LLM dalam Hukum Cyber

Umum

Deskripsi Program

Fakultas Hukum di University of Johannesburg menawarkan LLM atau Program Magister Hukum Cyber.

Program LLM ini adalah program sui generis yang membahas aspek terkait Cyber Law. Aspek Hukum Cyber ini merangkum persimpangan yang ada antara hukum dan Revolusi Industri Keempat (4IR). Hal ini juga bertujuan untuk memberikan para siswa dengan pengetahuan hukum dan teknis yang mendalam dan keterampilan membangun dan menerapkan program responsif, kebijakan, dan kerangka kerja hukum yang berkaitan dengan bidang Hukum Cyber yang terus berkembang. Dengan cara yang lebih panjang, program Master di Cyber Law menjelaskan manfaat dan tantangan yang ditawarkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) kepada masyarakat. Oleh karena itu, ini memperkenalkan siswa pada aspek-aspek penting dari hukum yang berkaitan dengan cara merangkul manfaat TIK dan mengatur atau mengendalikan tantangan yang muncul dari TIK ini.

Dengan demikian, pakar industri di bidang Hukum Siber diundang untuk memberikan wawasan praktis tentang hukum dan relevansinya dengan 4IR.

Akibatnya, program merinci, secara mendasar dan ahli, baik manfaat dan kekurangan hukum dalam berurusan dengan perkembangan yang muncul akibatnya ke 4IR. Lebih jauh lagi ia menetapkan kerangka kerja yang bisa diterapkan secara hukum yang membahas manfaat dan keterbatasan ini di era digital.

Made with Canon 5d Mark III and loved analog lens, Leica APO Macro Elmarit-R 2.8 / 100mm (Year: 1993)

Tentang Program

Durasi: 12 Bulan

Metode: Pendekatan campuran yang mencakup penggunaan kelas dan diskusi online dan / atau kegiatan.

Penilaian: Kegiatan kelas, diskusi individu atau kelompok, tugas tertulis, tes dan ujian, dan disertasi mini.

Hasil: Setelah menyelesaikan Magister Hukum Cyber, siswa akan menerima gelar Magister Hukum Cyber dari University of Johannesburg .

Isi Program

Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang topik-topik yang ditunjukkan di bawah ini dan untuk memberikan siswa pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip, standar, dan panduan tentang bagaimana berurusan, secara real-time, dengan keuntungan 4IR dan mengatasi posisi hukum dalam menanggapi 4IR.

Dengan demikian, program ini mencakup tiga program wajib dan dua modul elektif (pilihan). Dengan demikian, siswa diharuskan untuk mendaftar untuk semua modul wajib dan memilih satu pilihan dari modul elektif terdaftar.

1. Modul Wajib

1.1 Hukum Privasi Data dan Informasi:

(a) Modul ini memberikan tinjauan luas tentang undang-undang dan prinsip privasi data dan informasi. Ini juga merinci esensi, pentingnya, dan dampak dari prinsip-prinsip ini terhadap masyarakat.

(B) Ini juga mempelajari efek 4IR pada pengumpulan dan pemrosesan data yang sah. Prinsip-prinsip yang mengatur pengumpulan dan pemrosesan data memandu diskusi ini.

1.2 Elektronik atau E-Commerce:

(a) Modul ini mempelajari elektronik atau e-commerce. Fokusnya adalah pada, antara lain, pembentukan perjanjian komersial dan formalitas yang diperlukan terkait dengan pembentukan kontrak-kontrak ini. Ini juga mencakup prinsip-prinsip hukum yang tersedia untuk melindungi konsumen yang bertransaksi online atau elektronik.

1.3 Cybercrimes dan Cybersecurity:

(a) Ini berisi diskusi lengkap tentang kejahatan dunia maya dan keamanan siber. Skenario berbasis fakta dibahas untuk mengilustrasikan kekuatan dan batasan hukum dalam mengatur kejahatan yang dilakukan secara online atau dilakukan menggunakan Internet sebagai alat atau instrumen.

(B) Ini juga mencakup posisi hukum sehubungan dengan kejahatan komisi yang tidak memerlukan intervensi manusia atau kontrol manusia teknologi. Dengan cara ini, AI, robot, atau mesin digunakan sebagai contoh.

2. Modul atau Kursus Pilihan

2.1 Resolusi Sengketa Online

(a) Ini mencakup sifat dan pentingnya TIK dalam penyelesaian sengketa hukum. Contoh-contoh praktis dan industri digunakan untuk menjelaskan peran yang dimainkan atau dapat dimainkan oleh TIK dalam penyelesaian perselisihan yang efektif dan efisien.

(b) Selain itu, modul ini mencakup aspek-aspek terkait dari hukum, misalnya, hukum pidana, hukum delik dan hukum pembuktian, dalam penyelesaian perselisihan menggunakan mekanisme penyelesaian sengketa online.

2.2 Elektronik atau E-Government

(a) Modul ini membahas dampak hukum TIK dalam memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat. Ini mencontohkan ide keseluruhan untuk e-government dan meneliti berbagai layanan e-government yang berlaku.

(B) Ini juga memeriksa alat dan prinsip-prinsip yang diperlukan untuk e-government.

Penyaji Program

Profesor M Njotini adalah pemimpin program atau koordinator program ini.

Siapa yang Harus Hadir?

Program ini mencakup atau dimaksudkan untuk mencakup beragam bidang atau industri yang melampaui, antara lain, profesi hukum, forensik, atau teknis.

Persyaratan masuk

Sebagai persyaratan penerimaan minimum, siswa harus telah mencapai rata-rata 65% untuk mata pelajaran hukum atau hukum dalam gelar LLB mereka.

Pelajar asing

Mahasiswa non-Afrika Selatan harus bertanya dari Fakultas tentang persyaratan legislatif.

Aplikasi

Asupan siswa berikutnya adalah pada Februari 2020. Fakultas berhak untuk tidak menawarkan modul tertentu pada tahun tertentu

NB: Informasi tambahan yang berkaitan dengan tingkat dan / atau proses aplikasi dapat diperoleh dengan menghubungi Fakultas:

Ms. Andani Ramulongu
Tel: 011 559 3552
Email: aramulongu@uj.ac.za

Terakhir diperbarui May 2020

Tentang Sekolah

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... Baca terus

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Baca Lebih Sedikit